Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Namun, pendirian PT PMA tidak sesederhana pendirian PT biasa. Di balik peluang yang besar, terdapat regulasi ketat, persyaratan modal yang berbeda, hingga risiko kepatuhan yang jauh lebih tinggi.

Banyak calon investor asing menganggap proses pendirian PT PMA cukup dengan hanya membayar modal besar dan membuat PT. Padahal struktur hukumnya lebih kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Negative List/Daftar Prioritas Investasi, klasifikasi KBLI, syarat kepemilikan, aturan tenaga kerja, perpajakan internasional, hingga verifikasi investasi. Artikel ini membahas seluruh aspek tersebut secara komprehensif.

Apa Itu PT PMA dan Siapa yang Harus Menggunakannya?

PT PMA adalah badan hukum Indonesia yang didirikan dengan modal asing sepenuhnya atau sebagian, sesuai Undang-Undang Penanaman Modal (UU No. 25/2007).

Tidak semua orang sadar bahwa:

• Jika ada 1% saja saham dimiliki asing, perusahaannya otomatis masuk kategori PMA.

• Investasi asing tidak harus berupa uang; dapat berupa peralatan, hak kekayaan intelektual, atau aset lain yang dinilai oleh pihak berwenang.

• Perusahaan lokal yang kemudian menerima investor asing akan berubah status menjadi PT PMA melalui proses perubahan anggaran dasar.

Salah satu miskonsepsi umum adalah anggapan bahwa investor asing lebih mudah masuk jika bekerja sama dengan WNI (nominee). Padahal, praktik nominee dilarang, dan membawa risiko hukum serius, termasuk pembatalan izin.

Dasar Hukum Pendirian PT PMA

Untuk memahami PT PMA secara benar, setidaknya perlu memperhatikan regulasi berikut:

• UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal

• UU Cipta Kerja & PP Turunannya (PP 5/2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko & PP 10/2021 tentang Sektor Prioritas)

• Peraturan BKPM (sekarang Kementerian Investasi)

• Sistem OSS RBA sebagai pintu seluruh perizinan online

Regulasi tersebut bukan hanya menetapkan cara mendirikan PT PMA, tetapi juga menentukan siapa yang boleh berinvestasi, berapa modal minimum, serta apa saja kewajiban setelah perusahaan berdiri.

Persyaratan Dasar Mendirikan PT PMA

Secara umum, syarat PT PMA mirip dengan PT biasa, namun dengan standar yang lebih tinggi. Beberapa syarat yang wajib dipenuhi secara substansial antara lain:

1. Pendiri minimal 2 pemegang saham (bisa 2 orang asing, 2 badan hukum asing, atau campuran).

2. Direktur minimal 1 orang, boleh asing atau WNI. Jika direktur asing bekerja di Indonesia, wajib memiliki izin tinggal.

3. Komisaris minimal 1 orang, boleh asing.

4. Domisili kantor di zona komersial/perkantoran (virtual office diperbolehkan untuk jenis usaha tertentu).

5. Modal disetor mengikuti aturan minimum investasi asing, yaitu umumnya Rp 10 miliar per bidang usaha/KBLI.

Catatan penting:
Beberapa investor berpikir modal tidak perlu disetor karena “cukup tercatat di akta”. Asumsi ini tidak akurat, karena pemerintah dapat meminta bukti setoran modal saat verifikasi, terutama ketika perusahaan ingin ekspansi izin atau mengajukan fasilitas pajak.

Modal PT PMA: Berapa Sebenarnya?

Standar umum yang berlaku adalah:

• Total investasi minimal Rp 10 miliar per KBLI

• Modal disetor minimal Rp 2,5 miliar

Namun angka tersebut bukan patokan absolut untuk semua jenis usaha. Ada bidang usaha prioritas yang memberi insentif, ada pula sektor yang mewajibkan modal lebih besar.

Kesalahan umum investor: menganggap batas modal bisa diperkecil “asalkan setuju dengan notaris”. Ini keliru, karena batas investasi ditentukan BKPM/Kementerian Investasi, bukan notaris atau akta.

Yang lebih penting bukan nominalnya saja, tetapi kemampuan perusahaan membuktikan realisasi investasi, misalnya:

• Pembelian peralatan, software, mesin

• Rekrutmen karyawan

• Pembelian properti atau sewa jangka panjang

• Ekspansi operasional

Jika perusahaan tidak dapat membuktikan perkembangan bisnis, izin dapat dibekukan.

Bidang Usaha dan Pembatasan Kepemilikan Asing

Melalui Daftar Prioritas Investasi (DPI), pemerintah menetapkan sektor mana yang:

• Terbuka 100% untuk asing

• Terbuka namun memiliki batas kepemilikan (misalnya maksimal 49% atau 67%)

• Tertutup untuk investasi asing (misalnya sektor tertentu yang menyangkut keamanan atau kebudayaan)

Contoh sektor yang biasanya memiliki pembatasan:

• Distribusi tertentu

• Pariwisata tertentu

• Konstruksi dan jasa terkait

• Transportasi

• Media

Investor asing sering berasumsi bahwa “asal bekerja sama dengan WNI, maka pembatasan tidak berlaku”. Ini jelas keliru dan berisiko tinggi. Kepemilikan wajib mengikuti DPI, bukan kesepakatan antara individu.

Prosedur Pendirian PT PMA

Proses pendirian PT PMA dilakukan secara online melalui sistem OSS RBA, namun tetap memerlukan akta notaris dan pengesahan Kemenkumham. Alur umumnya sebagai berikut:

1. Menentukan bidang usaha (KBLI) berdasarkan rencana bisnis.

2. Memastikan izin sektor terbuka untuk asing melalui DPI.

3. Membuat akta PT PMA di hadapan notaris berbahasa Indonesia.

4. Mendapatkan SK Kemenkumham untuk pengesahan badan hukum.

5. Membuat NPWP perusahaan.

6. Registrasi OSS RBA untuk memperoleh:
   • NIB

   • Izin usaha

   • Izin operasional (jika diperlukan)

7. Memenuhi komitmen izin (persyaratan bangunan, lingkungan, atau teknis sesuai level risiko).

8. Verifikasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkala.

Meskipun terlihat seperti prosedur standar, tantangan terbesarnya justru pada tahapan pemilihan KBLI yang tepat, zonasi, dan komitmen perizinan. Banyak perusahaan gagal bukan di tahap awal, tetapi pada saat pemenuhan komitmen.

Untuk penjelasan resmi mengenai alur OSS RBA, bisa merujuk situs pemerintah: https://oss.go.id/

Kewajiban Setelah PT PMA Berdiri

Investor kerap berpikir bahwa kewajiban selesai setelah perusahaan berdiri. Ini asumsi yang terlalu optimistis. Faktanya, perusahaan PMA memiliki kewajiban berkelanjutan seperti:

• Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala

• Kepatuhan pajak (PPh, PPN, transfer pricing, tax treaty)

• Peraturan ketenagakerjaan, terutama jika mempekerjakan tenaga kerja asing

• Izin operasional tambahan sesuai sektor

• Konfirmasi realisasi modal investasi

Perusahaan PMA yang tidak memasukkan LKPM selama 2 periode dapat mendapat sanksi administratif, pembekuan NIB, hingga pencabutan izin.

Risiko dan Tantangan PT PMA

Pendirian PT PMA menawarkan peluang besar, namun juga membawa risiko yang patut dipertimbangkan. Beberapa risiko utama antara lain:

1. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)
   Tidak memenuhi kewajiban investasi, izin, atau lapor berkala dapat berujung pada pembekuan usaha. Risiko ini lebih besar daripada PT lokal.
2. Risiko Perubahan Regulasi
   Bidang investasi, pajak, dan tenaga kerja sangat dinamis. Investor asing harus siap dengan perubahan kebijakan.
3. Risiko Pajak Internasional
   Potensi double taxation, transfer pricing, dan perlakuan pajak untuk repatriasi laba sering kali tidak dipertimbangkan sejak awal.
4. Risiko Operasional
   Zonasi, izin lokasi, kewajiban komitmen, dan verifikasi sering menjadi hambatan saat perusahaan ingin ekspansi.
5. Risiko Hukum Jika Menggunakan Nominee
   Struktur nominee bukan solusi, melainkan jebakan hukum. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan izin jika struktur kepemilikan tidak sah.

Risiko-risiko ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar investor dapat mengambil keputusan berbasis informasi, bukan asumsi.

Apakah PT PMA Selalu Lebih Baik daripada PT Lokal?

Banyak investor asing menganggap PT PMA otomatis “lebih bergengsi” atau “lebih bebas beroperasi”. Ini bias yang umum. Realitasnya lebih kompleks.

PT PMA unggul dalam akses ke investasi asing, ekspansi global, dan legitimasi internasional.

Namun PT lokal jauh lebih fleksibel untuk sektor tertentu, memiliki syarat modal rendah, dan proses perizinannya lebih cepat.

Istilahnya: pilihan bukan soal mana lebih bagus, tetapi mana lebih tepat untuk model bisnis Anda.

Kesimpulan

Pendirian PT PMA adalah langkah strategis bagi investor asing yang ingin masuk ke Indonesia, tetapi harus dilakukan dengan pemahaman regulasi yang tepat. Persyaratan modal, pemilihan KBLI, aturan kepemilikan, proses OSS RBA, hingga kewajiban pelaporan berkala harus dipahami sejak awal agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Jika dijalankan dengan benar, PT PMA memberikan fondasi legal yang kuat, kredibilitas bisnis tinggi, dan akses luas ke pasar Indonesia. Namun, jika dilakukan tanpa pemahaman regulasi, risiko administrasi dan hukum dapat menghambat operasional perusahaan.

Siap memulai investasi di Indonesia? Konsultasikan pendirian PT PMA Anda dengan tim kami dan pastikan seluruh prosesnya berjalan aman, cepat, dan sesuai regulasi. Click Di sini