Biaya Perubahan Anggaran Dasar PT 2026: Tarif PNBP Baru, Akta, dan Prosedur AHU

Jawaban singkat:

Sejak 1 Agustus 2026, PNBP untuk pendaftaran perubahan anggaran dasar PT adalah Rp1.100.000 per permohonan tanpa perubahan nama atau Rp1.200.000 jika sekaligus mengubah nama. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan masing-masing bertarif Rp250.000 per permohonan. Angka tersebut adalah biaya resmi pemerintah, bukan total biaya perubahan akta PT.

Total biaya tetap bergantung pada objek perubahan, bentuk keputusan pemegang saham, pekerjaan notaris, kebutuhan pengecekan hukum, dokumen pendukung, pembaruan OSS, dan apakah satu transaksi memerlukan lebih dari satu jenis layanan AHU. Karena itu, pertanyaan “berapa biayanya” baru dapat dijawab akurat setelah perusahaan menentukan apa yang sebenarnya diubah.

Panduan ini membedakan fakta hukum dari estimasi praktis. Tarif PNBP bersumber dari regulasi; honor notaris dan biaya profesional bersifat kontraktual. Informasi juga perlu diperiksa kembali pada voucher SIMPADHU ketika pengajuan dilakukan.

Tarif Resmi PNBP Perubahan PT yang Berlaku pada 2026

PP Nomor 30 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 2 Juli 2026 serta berlaku pada 1 Agustus 2026. Regulasi ini mengganti tarif layanan hukum yang sebelumnya merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 2024. Untuk perubahan perseroan persekutuan modal, tarif yang paling relevan adalah sebagai berikut.

Jenis layanan AHU	Tarif PNBP 2026	Kapan biasanya dipakai
Pendaftaran perubahan anggaran dasar tanpa perubahan nama	Rp1.100.000 per permohonan	Perubahan AD yang memerlukan persetujuan Menteri, tetapi nama PT tidak berubah.
Pendaftaran perubahan anggaran dasar dengan perubahan nama	Rp1.200.000 per permohonan	Perubahan AD yang mencakup pergantian nama perseroan.
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar	Rp250.000 per permohonan	Perubahan pasal AD di luar kategori yang membutuhkan persetujuan Menteri.
Pemberitahuan perubahan data perseroan	Rp250.000 per permohonan	Perubahan data non-AD, misalnya susunan direksi/komisaris atau pemegang saham, sesuai klasifikasi transaksi.

 

Catatan freshness:

pada pemeriksaan 26 Agustus 2026, halaman informasi publik AHU masih menampilkan sebagian tarif lama. Untuk nominal pembayaran aktual, prioritaskan PP 30/2026 dan voucher resmi yang terbentuk di SIMPADHU. Jangan menganggap tabel biaya pada halaman jasa komersial sebagai tarif pemerintah.

PNBP Bukan Total Biaya Perubahan Akta PT

Kesalahan paling umum adalah menyebut Rp1.100.000 atau Rp250.000 sebagai “biaya perubahan PT” secara keseluruhan. PNBP hanya satu komponen. Akta notaris, analisis korporasi, koordinasi dokumen, penerjemahan, legalisasi dokumen asing, dan pembaruan perizinan dapat menambah biaya sesuai ruang lingkup.

Komponen	Status	Apa yang memengaruhi
PNBP AHU/SIMPADHU	Tarif resmi	Jenis permohonan: persetujuan, pemberitahuan AD, pemberitahuan data, atau kombinasi.
Honor notaris	Kontraktual	Jumlah objek perubahan, kompleksitas RUPS/keputusan sirkuler, jumlah pihak, dan dokumen.
Legal review / corporate advisory	Opsional tetapi sering penting	Konflik pemegang saham, pembatasan sektor, transaksi investasi, pendanaan, atau restrukturisasi.
Dokumen pendukung	Situasional	Penerjemahan tersumpah, legalisasi/apostille, pengumuman koran, bukti setor modal, dan persetujuan regulator.
Pembaruan OSS dan izin sektoral	Situasional	Perubahan KBLI, skala usaha, lokasi, tingkat risiko, atau komposisi penanaman modal.

 

Rumus praktisnya adalah: total anggaran = PNBP + honor notaris + biaya dokumen + biaya perizinan/OSS + pendampingan profesional bila diperlukan. Tim sebaiknya meminta proposal yang memisahkan setiap komponen agar mudah membandingkan penawaran dan menghindari kesalahpahaman.

Perubahan Mana yang Memerlukan Persetujuan Menteri?

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan enam kelompok perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri. Klasifikasi ini penting karena memengaruhi produk AHU, waktu efektif, dan tarif PNBP.

• nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;

• maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

• jangka waktu berdirinya perseroan;

• besarnya modal dasar;

• pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

• status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan pasal anggaran dasar di luar daftar tersebut pada prinsipnya cukup diberitahukan kepada Menteri. Namun, klasifikasi tidak boleh ditentukan hanya dari judul akta. Notaris perlu membaca substansi keputusan, karena satu agenda dapat sekaligus menyentuh perubahan AD dan perubahan data perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar vs Perubahan Data Perseroan

Tidak semua perubahan perusahaan adalah perubahan anggaran dasar. Pergantian direktur, komisaris, atau pemegang saham sering diproses sebagai pemberitahuan perubahan data apabila tidak ikut mengubah ketentuan AD. Sebaliknya, mengganti kota tempat kedudukan, nama, atau maksud dan tujuan merupakan perubahan AD yang memerlukan persetujuan.

Contoh transaksi	Kategori umum	Perhatian utama
Ganti nama PT	Perubahan AD—persetujuan	Perlu pemeriksaan dan persetujuan nama; tarif kategori dengan perubahan nama.
Pindah alamat dalam kota/kabupaten yang sama	Umumnya perubahan data	Pastikan AD menyebut tempat kedudukan pada tingkat kota/kabupaten dan sinkronkan OSS/NPWP.
Pindah tempat kedudukan ke kota/kabupaten lain	Perubahan AD—persetujuan	Mengubah ketentuan tempat kedudukan dalam AD.
Tambah atau ubah KBLI/kegiatan usaha	Perubahan AD—persetujuan	Periksa KBLI, pembatasan sektor, tingkat risiko, dan izin OSS.
Ganti direksi/komisaris	Umumnya perubahan data	Periksa masa jabatan, kuorum, kewenangan penandatangan, dan efektifnya pengangkatan.
Transfer saham tanpa mengubah pasal AD	Umumnya perubahan data	Periksa pembatasan pengalihan, hak penawaran, persetujuan organ, dan sektor investasi.

 

Kata “umumnya” dipakai karena dokumen tiap perseroan dapat berbeda. Anggaran dasar, perjanjian pemegang saham, status PMA, dan aturan sektoral dapat menambah persetujuan atau langkah lain.

Prosedur Perubahan Anggaran Dasar PT

Alur perubahan sebaiknya dirancang dari tujuan bisnis, bukan dimulai dari draft akta. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan pemegang saham, akta, data AHU, OSS, dan dokumen bank memiliki informasi yang konsisten.

1. Definisikan transaksi. Tuliskan perubahan apa yang dibutuhkan, mengapa dilakukan, dan tanggal efektif yang diinginkan.
2. Audit dokumen korporasi. Periksa akta pendirian dan seluruh perubahan, SK/pemberitahuan AHU, daftar pemegang saham, perjanjian pemegang saham, NIB, NPWP, dan data pemilik manfaat.
3. Tentukan mekanisme keputusan. Gunakan RUPS atau keputusan sirkuler sesuai UUPT dan anggaran dasar. Keputusan sirkuler memerlukan persetujuan tertulis seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.
4. Periksa kuorum dan persetujuan. Untuk perubahan AD, UUPT menetapkan kuorum dan ambang persetujuan khusus; anggaran dasar atau regulasi pasar modal dapat mensyaratkan angka lebih tinggi.
5. Tuangkan keputusan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Jika keputusan tidak langsung dimuat dalam berita acara RUPS notariil, keputusan harus dinyatakan dalam akta paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS.
6. Ajukan melalui SABH. Permohonan persetujuan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta. Lewat tenggat, pengajuan tidak dapat disampaikan dengan akta tersebut.
7. Terima produk AHU. Produk dapat berupa keputusan persetujuan Menteri atau tanda penerimaan pemberitahuan, bergantung pada objek perubahan.
8. Sinkronkan data lanjutan. Perbarui OSS/NIB, NPWP, pemilik manfaat, bank, kontrak material, izin sektoral, invoice, dan dokumen operasional sesuai dampaknya.

Tenggat 30 Hari yang Sering Terlewat

Ada dua tenggat yang perlu dibedakan. Pertama, bila RUPS tidak dibuat sebagai berita acara notaris, hasil rapat harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari sejak keputusan. Kedua, permohonan persetujuan atau pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta.

Keterlambatan bukan sekadar masalah administratif. Perusahaan mungkin harus mengulang keputusan pemegang saham, memperbarui tanggal, meminta tanda tangan ulang, dan menyesuaikan dokumen transaksi. Jika perubahan terkait pendanaan atau penutupan investasi, keterlambatan juga dapat mengganggu conditions precedent dan jadwal pencairan.

Kapan Perubahan Mulai Berlaku?

Perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri pada prinsipnya berlaku sejak tanggal keputusan persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan. Perubahan yang cukup diberitahukan berlaku sejak tanggal tanda penerimaan pemberitahuan atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta. Tim jangan hanya berpatokan pada tanggal RUPS atau tanggal akta ketika menilai siapa yang berwenang mewakili perseroan atau pasal mana yang berlaku.

Untuk perubahan data organ perseroan, komunikasi dengan bank dan mitra perlu direncanakan. Pihak ketiga sering meminta salinan akta serta bukti penerimaan pemberitahuan sebelum memperbarui specimen tanda tangan atau akses perbankan.

Contoh Perhitungan Berdasarkan Skenario

Contoh berikut menunjukkan cara mengidentifikasi komponen biaya, bukan penawaran harga. Honor notaris dan jasa profesional tidak ditentukan oleh PP 30/2026.

Skenario	PNBP utama	Komponen tambahan yang mungkin
Mengganti direktur saja	Pemberitahuan perubahan data: Rp250.000	Akta keputusan pemegang saham, pemeriksaan masa jabatan, pembaruan bank/OSS bila relevan.
Mengubah kegiatan usaha/KBLI	Pendaftaran perubahan AD tanpa ganti nama: Rp1.100.000	Akta, telaah KBLI dan sektor, pembaruan OSS/NIB, izin berbasis risiko.
Mengganti nama sekaligus kegiatan usaha	Pendaftaran perubahan AD dengan ganti nama: Rp1.200.000	Pemeriksaan nama, akta, pembaruan OSS, NPWP, bank, kontrak dan identitas komersial.
Mengubah AD sekaligus direksi	Bergantung pemetaan layanan; dapat melibatkan perubahan AD dan data	Pastikan notaris mengonfirmasi voucher/permohonan yang timbul. Satu akta tidak selalu berarti satu jenis layanan.

 

Kasus Khusus yang Menambah Kompleksitas

Pengurangan modal

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor memerlukan persetujuan Menteri dan perlindungan kreditor. Direksi wajib mengumumkan keputusan kepada kreditor dalam surat kabar paling lambat tujuh hari sejak keputusan RUPS. Kreditor memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan keberatan; perseroan harus menjawab paling lambat 30 hari sejak keberatan diterima. Biaya pengumuman dan penanganan keberatan bukan bagian dari PNBP.

Perubahan kegiatan usaha dan KBLI

Perubahan Pasal 3 tidak berhenti pada AHU. Kode KBLI, skala usaha, tingkat risiko, persyaratan modal, lokasi proyek, dan izin sektoral perlu diperiksa. Menambahkan KBLI secara luas tanpa rencana operasional dapat menimbulkan ketidaksesuaian pada OSS atau kewajiban perizinan yang tidak disadari.

PT PMA dan perusahaan teregulasi

Untuk PT PMA, perubahan pemegang saham, modal, KBLI, atau pengurus dapat berdampak pada status penanaman modal dan pelaporan. Bank, lembaga keuangan, pertambangan, konstruksi, kesehatan, atau sektor lain dapat mensyaratkan persetujuan regulator sebelum atau setelah RUPS. Timeline notaris perlu diselaraskan dengan izin sektoral tersebut.

Cara Membaca Quotation Perubahan PT secara Benar

Quotation yang hanya menampilkan satu angka paket sulit dievaluasi. Mintalah penyedia jasa menuliskan objek perubahan, jenis produk AHU yang ditargetkan, jumlah akta, serta pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk. Jika agenda memuat perubahan AD sekaligus data perseroan, tanyakan apakah pengajuan akan menghasilkan satu atau beberapa voucher. Minta pula konfirmasi apakah biaya sudah mencakup salinan akta, minuta, pengecekan nama, pembaruan pemilik manfaat, pembaruan OSS, dan pengiriman dokumen.

Perusahaan juga perlu membedakan biaya pasti dan biaya kontinjensi. PNBP yang sudah ditentukan regulasi dapat dicantumkan sebagai biaya pasti. Penerjemahan, apostille, pengumuman surat kabar, persetujuan regulator, atau perbaikan data lama sebaiknya ditulis sebagai biaya tambahan yang baru timbul apabila diperlukan. Struktur tersebut membantu tim keuangan menyiapkan anggaran tanpa menganggap setiap kemungkinan pasti terjadi.

Jangan menilai proposal hanya dari harga terendah. Perubahan yang berkaitan dengan investasi, masuknya pemegang saham baru, atau pembatasan kewenangan direksi dapat menimbulkan konsekuensi kontraktual yang nilainya jauh lebih besar daripada honor dokumen. Scope yang baik seharusnya menjelaskan siapa yang memeriksa anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham, siapa yang menyusun keputusan, siapa yang mengoordinasikan notaris, serta siapa yang memastikan data AHU dan OSS selaras setelah produk terbit.

Untuk transaksi sederhana, paket standar mungkin memadai. Namun, bila terdapat pemegang saham asing, dokumen korporasi luar negeri, tanda tangan lintas negara, konflik antar pemegang saham, atau tenggat pendanaan, perusahaan sebaiknya meminta timeline dan daftar dependensi tertulis. Dengan demikian, keterlambatan karena apostille, penerjemahan, kuorum, atau persetujuan sektoral dapat diantisipasi sebelum tanggal penutupan transaksi.

Mengapa Produk AHU Harus Dicocokkan dengan Tujuan Bisnis

Surat Keputusan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan bukan sekadar dua nama dokumen. Produk tersebut menunjukkan jalur hukum yang ditempuh dan menjadi bukti bagi bank, investor, auditor, atau mitra bahwa perubahan telah tercatat. Kesalahan memilih jalur dapat membuat dokumen tidak menjawab kebutuhan pihak ketiga, meskipun akta sudah ditandatangani.

Contohnya, perubahan nama memerlukan persetujuan dan menghasilkan keputusan Menteri. Pergantian direktur pada umumnya menghasilkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan data. Bila keduanya diputuskan dalam satu rangkaian, tim harus menyimpan seluruh produk yang relevan dan memperbarui dokumen operasional berdasarkan tanggal efektif masing-masing. Jangan hanya mengirim akta kepada bank tanpa dokumen AHU ketika bank meminta bukti pencatatan.

Setelah proses selesai, buat closing set elektronik yang berisi keputusan pemegang saham, akta, SK atau tanda penerimaan, struktur pemegang saham dan pengurus terbaru, bukti pembaruan pemilik manfaat, NIB/OSS terbaru, serta daftar pihak yang telah diberi tahu. Closing set ini membantu due diligence berikutnya dan mencegah perusahaan mengulang pencarian dokumen saat membuka rekening, menerima investasi, mengikuti tender, atau menjual saham.

Checklist Dokumen Sebelum Meminta Quotation

• Akta pendirian dan seluruh akta perubahan terakhir;

• SK pengesahan serta seluruh SK/tanda penerimaan pemberitahuan AHU;

• daftar pemegang saham dan data direksi/komisaris terkini;

• NIB, data OSS, NPWP, dan izin sektoral;

• uraian perubahan yang diinginkan dan tujuan bisnisnya;

• dokumen identitas pihak terkait tanpa mengirim data sensitif melalui kanal yang tidak aman;

• perjanjian pemegang saham atau kontrak investasi yang memuat hak veto/persetujuan;

• dokumen pemilik manfaat dan status pelaporannya;

• rencana tanggal RUPS, penutupan transaksi, atau efektif perubahan;

• dokumen asing beserta rencana penerjemahan, legalisasi, atau apostille bila ada.

Dengan paket dokumen tersebut, penyedia jasa dapat memisahkan PNBP, honor notaris, pekerjaan legal, serta biaya lanjutan. Quotation menjadi lebih dapat dibandingkan dan risiko revisi di tengah proses berkurang.

Kesalahan yang Paling Sering Membuat Proses Lebih Mahal

• Mengira semua perubahan cukup berupa pemberitahuan data;

• menggunakan tarif lama dari halaman informasi atau artikel yang belum diperbarui;

• menandatangani keputusan tanpa memeriksa kuorum, hak suara, atau hak veto;

• melewati tenggat 30 hari antara keputusan, akta, dan pengajuan SABH;

• mengubah KBLI di akta tetapi tidak menyelaraskan OSS dan izin sektoral;

• menganggap satu akta pasti menghasilkan satu voucher PNBP;

• mengganti direksi tetapi tidak memperbarui bank, kewenangan tanda tangan, dan kontrak material;

• meminta harga sebelum menjelaskan objek perubahan secara lengkap.

FAQ Biaya Perubahan Anggaran Dasar PT 2026

Berapa PNBP perubahan anggaran dasar PT pada 2026?

Sejak 1 Agustus 2026, pendaftaran perubahan AD tanpa perubahan nama adalah Rp1.100.000 per permohonan dan dengan perubahan nama Rp1.200.000. Pemberitahuan perubahan AD atau data perseroan masing-masing Rp250.000.

Apakah tarif tersebut sudah termasuk biaya notaris?

Tidak. Tarif PP 30/2026 adalah PNBP pemerintah. Honor notaris, legal review, penerjemahan, pengumuman, OSS, dan dokumen pendukung dihitung terpisah.

Apakah mengganti direktur harus mengubah anggaran dasar?

Biasanya pergantian direksi merupakan perubahan data perseroan, tetapi tetap memerlukan keputusan pemegang saham dan akta. Periksa AD dan agenda lain yang mungkin sekaligus mengubah pasal.

Apa beda tempat kedudukan dan alamat PT?

Tempat kedudukan pada umumnya menunjuk kota/kabupaten yang tercantum dalam AD. Perpindahan ke kota/kabupaten lain mengubah AD. Perubahan alamat dalam wilayah yang sama biasanya merupakan perubahan data dan perlu disinkronkan ke OSS/NPWP.

Bisakah perubahan diputuskan tanpa RUPS fisik?

Bisa melalui keputusan sirkuler berdasarkan Pasal 91 UUPT apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis. Anggaran dasar dan dokumen transaksi tetap harus diperiksa.

Berapa lama prosesnya?

Waktu bergantung pada kesiapan dokumen, keputusan pemegang saham, jenis persetujuan, respons sistem, dan izin sektoral. Angka layanan sistem bukan estimasi keseluruhan proyek.

Apakah perubahan modal disetor selalu memerlukan persetujuan Menteri?

Peningkatan modal ditempatkan/disetor dalam batas modal dasar biasanya diproses berbeda dari peningkatan modal dasar. Pengurangan modal ditempatkan/disetor termasuk kategori yang memerlukan persetujuan dan proses perlindungan kreditor.

Tarif mana yang dipakai bila halaman AHU dan artikel berbeda?

Gunakan regulasi yang berlaku serta voucher resmi SIMPADHU pada saat pengajuan. Untuk permohonan sejak 1 Agustus 2026, rujukan utamanya adalah PP 30/2026.

Penutup: Minta Scope yang Jelas, Bukan Hanya Harga Akta

Biaya perubahan anggaran dasar PT 2026 tidak dapat dinilai dari PNBP saja. Perusahaan harus menentukan objek perubahan, menguji kewenangan dan persetujuan pemegang saham, memilih klasifikasi layanan AHU, serta memastikan data lanjutan tetap konsisten. Tarif pemerintah kini lebih mudah dipetakan, tetapi risiko transaksi tetap bergantung pada substansi.

Master Legal Solution dapat membantu menelaah scope perubahan, menyiapkan keputusan korporasi, mengoordinasikan akta notaris, dan memetakan pembaruan AHU/OSS yang relevan. Pelajari layanan pembuatan perjanjian dan akta notariil MLS untuk konsultasi yang disesuaikan dengan kondisi perseroan. Hasil dan waktu proses tetap bergantung pada kelengkapan dokumen serta kewenangan instansi.

Sumber Hukum dan Rujukan Terverifikasi

• PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum—berlaku 1 Agustus 2026
• Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT—status berlaku
• UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan
• Ditjen AHU—Informasi Perseroan Terbatas dan alur perubahan
• Ditjen AHU—Implementasi PP 30/2026 mulai 1 Agustus 2026
• JDIH Kementerian Keuangan—PP 30 Tahun 2026

Catatan hukum: artikel ini merupakan informasi umum, bukan pendapat hukum untuk perseroan tertentu. Struktur pemegang saham, sektor usaha, status PMA, anggaran dasar, dan perjanjian lain dapat mengubah analisis. Review internal MLS tetap diperlukan sebelum publikasi.