Mendengar istilah UMR, UMP, dan UMK mungkin terasa membingungkan, apalagi bagi orang yang baru memasuki dunia kerja. Tidak jarang pekerja bertanya-tanya: “Kenapa sih UMR sekarang sudah nggak dipakai lagi?” atau “Bedanya UMP sama UMK itu apa?”
Artikel ini akan membahas secara tuntas mengenai perbedaan ketiganya dari sisi hukum ketenagakerjaan.
Apakah UMR Masih Berlaku?
Sebelum tahun 2000-an, istilah yang populer adalah UMR (Upah Minimum Regional). Namun, dalam perkembangannya, pemerintah merasa istilah ini tidak lagi sesuai.
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226/MEN/2000, istilah UMR diganti menjadi dua jenis upah minimum:
- UMP (Upah Minimum Provinsi) – berlaku untuk seluruh pekerja di tingkat provinsi.
- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) – berlaku lebih spesifik di tiap kabupaten/kota.
Perubahan tersebut dibuat agar penetapan upah lebih adil dan menyesuaikan kondisi ekonomi di setiap daerah. Bayangkan, standar hidup di Jakarta tentu berbeda dengan di daerah lain. Maka, sistem UMP dan UMK dianggap lebih relevan dibanding hanya satu istilah “UMR” saja.
Apa Itu UMP?
UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk seluruh wilayah provinsi. UMP ini berlaku sebagai upah dasar terendah yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja.
Biasanya ditetapkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, dan menjadi “baseline” atau patokan awal sebelum UMK ditentukan.
UMP ini dapat dikatakan mirip dengan “harga standar nasional” di tiap provinsi. Maka dari itu, perusahaan di provinsi tersebut tidak boleh menggaji karyawan di bawah UMP.
Apa Itu UMK?
UMK adalah upah minimum yang berlaku khusus di kabupaten/kota dalam suatu provinsi.
UMK ditetapkan oleh Gubernur, tapi dengan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Biasanya nominal UMK lebih tinggi daripada UMP, karena menyesuaikan kebutuhan hidup layak (KHL) di daerah tersebut.
Contoh:
- UMP Jawa Barat (2025, misalnya) bisa Rp2.100.000.
- Tapi UMK Bandung mungkin Rp2.400.000, sedangkan UMK Bekasi bisa Rp2.600.000.
Artinya, pekerja di Bekasi otomatis punya standar gaji minimum lebih tinggi dibanding pekerja di daerah lain di Jawa Barat.
Mengapa Penetapan UMK Lebih Tinggi daripada UMP?
Ada beberapa alasan logis dan hukum kenapa UMK sering lebih tinggi daripada UMP:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Biaya hidup di tiap kota berbeda. UMK dibuat agar lebih sesuai dengan realitas daerah. - Daya Saing Tenaga Kerja
Kota industri seperti Bekasi atau Karawang punya UMK tinggi agar pekerja mendapat imbalan sepadan dengan produktivitas dan biaya hidup mereka. - Kebijakan Perlindungan Pekerja
Pemerintah ingin mencegah eksploitasi tenaga kerja di daerah dengan beban hidup yang mahal.
Secara hukum, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menegaskan bahwa UMK dapat ditetapkan di atas UMP dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL.
Apa itu Gaji UMK?
“Gaji UMK” sering dipahami sebagai gaji pokok yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja di suatu kota/kabupaten. Meskipun begitu, terdapat catatan penting yang perlu diingat, yaitu:
- Gaji UMK biasanya terdiri dari upah pokok + tunjangan tetap.
- Jika perusahaan memberi tambahan tunjangan tidak tetap (misalnya uang makan/transport), itu di luar perhitungan UMK.
Contoh:
- UMK Bekasi 2025 = Rp5.200.000.
- Perusahaan bisa menggaji pekerja dengan upah pokok Rp4.000.000 + tunjangan tetap Rp1.200.000.
Total = Rp5.200.000 → sudah sesuai UMK.
Dasar Hukum Penetapan UMP dan UMK
UMP dan UMK sendiri telah diatur dalam beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) dan turunannya.
- PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan terkait formula penetapan upah setiap tahunnya.
Proses Penetapan UMP dan UMK di Indonesia
-
- Survei KHL di berbagai daerah.
- Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Usulan Bupati/Wali Kota ke Gubernur (khusus UMK).
- Penetapan oleh Gubernur.
- Pengumuman resmi biasanya setiap akhir tahun untuk diberlakukan mulai 1 Januari tahun berikutnya.
Dampak Perbedaan UMP dan UMK bagi Pekerja dan Perusahaan
Adanya Perbedaan UMP dan UMK sangat berpengaruh bagi pekerja maupun bagi perusahaan.
- Bagi pekerja: lebih terlindungi secara ekonomi, meskipun kadang memicu persaingan ketat di daerah UMK tinggi.
- Bagi perusahaan: bisa meningkatkan beban biaya produksi, tapi juga memberi insentif untuk meningkatkan produktivitas.
Tantangan dan Polemik di Lapangan
Meskipun begitu, perbedaan UMP dan UMK ini juga memiliki tantangan dan polemik, beberapa di
-
- Tidak semua perusahaan mampu memenuhi UMK, khususnya usaha kecil-menengah.
- Perbedaan UMK antar kota bisa membuat migrasi tenaga kerja besar-besaran.
- Masih banyak kasus pelanggaran di mana pekerja dibayar di bawah UMK.
Tips bagi Pekerja dalam Menghadapi Sistem Upah Minimum
Sebagai calon pekerja, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
-
- Kenali aturan upah minimum di daerah Anda.
- Pastikan kontrak kerja mencantumkan upah sesuai UMP/UMK.
- Laporkan pelanggaran ke Dinas Tenaga Kerja bila gaji di bawah standar.
- Pertimbangkan skill upgrade agar bisa mendapatkan gaji di atas UMP/UMK.
Untuk mengecek besaran UMP dan UMK terbaru secara resmi, Anda dapat mengakses situs Kementerian Ketenagakerjaan melalui tautan berikut: https://www.kemnaker.go.id/
Kesimpulan
Perbedaan UMR, UMP, dan UMK bukan sekadar istilah, tapi cerminan dari sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang terus berkembang.
- UMR: istilah lama yang sudah diganti.
- UMP: upah minimum provinsi.
- UMK: upah minimum kabupaten/kota, biasanya lebih tinggi dari UMP.
Bagi pekerja, memahami sistem ini penting agar tidak “tersesat” dalam kontrak kerja. Sementara bagi perusahaan, kepatuhan pada aturan upah minimum bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial.
Tim hukum kami siap membantu perusahaan menyusun kontrak kerja, memastikan kepatuhan UMP/UMK, serta menangani sengketa ketenagakerjaan, Click Disini.
