Perceraian di Indonesia sering kali tidak berhenti pada putusan pengadilan. Justru setelah itu banyak pasangan memasuki fase paling melelahkan, yaitu menentukan siapa yang berhak atas harta yang selama ini dikumpulkan bersama. Konflik ini cenderung jauh lebih rumit ketika pernikahan dilakukan tanpa perjanjian pranikah (prenup), karena hukum otomatis menganggap seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.

Tulisan ini membahas kenapa konflik harta setelah cerai bisa begitu kompleks, bagaimana aturan hukumnya bekerja, jenis harta apa saja yang berpotensi diperebutkan, sampai opsi penyelesaian jika salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuannya yaitu untuk membantu pembaca memahami situasi hukum secara realistis dan mengurangi miskonsepsi yang sering muncul.

Kenapa Perceraian Tanpa Prenup Sering Memicu Konflik Harta?

Sebelum masuk ke teknis hukum, ada baiknya ditelaah dulu pola konfliknya. Perceraian sering berlangsung ketika relasi sudah tidak harmonis. Ketika ada luka emosional, harta yang seharusnya persoalan objektif ikut menjadi simbol soal keadilan dan pengakuan kontribusi. Dalam kondisi seperti ini, ketidakjelasan batas harta pribadi vs harta bersama memicu sengketa tambahan.

Tanpa prenup, pasangan biasanya tidak memiliki catatan keuangan yang rapi. Banyak asumsi yang tidak pernah dibicarakan sejak awal, misalnya:

• “Rumah ini dibeli pakai gaji saya, jadi milik saya.”

• “Walaupun tabungan atas nama pasangan, itu kan uang keluarga.”

• “Kendaraan dibeli sebelum nikah, tapi cicilannya lanjut saat menikah. Jadi ini harta apa?”

Ketika semua ini tidak pernah dibahas, maka setelah cerai barulah masalahnya meledak.

Dasar Hukum Pembagian Harta Tanpa Prenup

Di Indonesia, aturan tentang harta dalam perkawinan tanpa prenup bersandar pada beberapa ketentuan berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kawin.

2. Pasal 36 UU Perkawinan

Mengatur bahwa harta bersama harus dikelola bersama, dan penjualan/pengalihan harus dengan persetujuan kedua pihak.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97

Mengatur kategori harta bersama, termasuk kontribusi tidak langsung seperti pekerjaan rumah tangga.

4. Yurisprudensi

Banyak putusan pengadilan yang menegaskan bahwa kontribusi domestik (misalnya istri mengurus rumah) tetap dianggap sebagai kontribusi pada pembentukan harta bersama.

Ketentuan-ketentuan inilah yang membuat pembagian harta menjadi isu sangat serius ketika tidak ada prenup yang mengatur pemisahan harta sejak awal.

Untuk melihat teks resmi mengenai ketentuan perkawinan dan harta bersama, Anda dapat merujuk ke sistem database peraturan perundang-undangan nasional melalui situs pemerintah: https://peraturan.go.id/

Jenis-Jenis Harta yang Biasanya Menimbulkan Sengketa

Tidak semua harta otomatis masuk kategori harta bersama. Namun tanpa perjanjian tertulis, batasnya sering kabur. Berikut objek yang paling sering dipersoalkan:

1. Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Properti, kendaraan, tabungan, investasi, bisnis, aset digital, dan sebagainya. Ini adalah fokus utama sengketa.

2. Harta Bawaan

Secara teori milik pribadi, tetapi sering bermasalah bila:

• nilai harta meningkat selama perkawinan berkat kontribusi pasangan,

• cicilan atau renovasi dilakukan saat menikah,

• bukti pembelian tidak jelas.

3. Hadiah dan Hibah

Jika diberikan pada salah satu pihak secara personal, itu harta pribadi. Tapi bila hibah diberikan “untuk keluarga”, statusnya dapat diperdebatkan.

4. Warisan

Umumnya masuk harta pribadi penerima. Namun tetap dapat disengketakan bila aset warisan dicampur dengan dana keluarga.

Konflik biasanya muncul karena sulitnya membuktikan asal-usul dana, terlebih bila catatan keuangan tidak pernah dibuat.

Mengapa Konflik Bisa Sangat Rumit Tanpa Prenup?

Untuk memahami kerumitannya, bayangkan kasus berikut:

1. Rumah dibeli sebelum menikah, tetapi renovasinya besar-besaran setelah menikah.

2. Mobil dicicil, DP-nya diambil sebelum menikah, cicilan lunas setelah menikah.

3. Bisnis dibangun sebelum menikah, tapi berkembang pesat setelah pasangan membantu operasional.

4. Tabungan atas salah satu nama, tetapi sumbernya dari penghasilan kedua pihak.

Semua situasi ini membuat pengadilan perlu menilai bukan hanya asal harta, tetapi juga kontribusi dan konteks. Tanpa prenup, tidak ada batas tegas sehingga pasangan sering masuk ke area abu-abu.

Bagaimana Pengadilan Membagi Harta Setelah Cerai?

Prinsip dasar yang dipakai pengadilan:

1. Harta bersama dibagi dua (bisa 50:50, bisa proporsional).

2. Harta bawaan dikembalikan kepada pemilik asal.

3. Kontribusi domestik dianggap kontribusi nyata.

4. Tidak semua harta harus dibagi secara fisik, beberapa cukup dibagi nilai ekonominya.

Namun pada praktiknya, implementasi jauh lebih kompleks. Pengadilan membutuhkan bukti yang kuat berupa:

• sertifikat kepemilikan,

• bukti transfer,

• kwitansi pembelian,

• laporan keuangan,

• saksi,

• dan catatan kontribusi.

Ketidaklengkapan bukti sering membuat proses sengketa panjang dan emosional.

Contoh Konflik yang Sering Terjadi di Lapangan

1. Rumah atas nama salah satu pasangan

Banyak orang mengira bahwa sertifikat atas nama pribadi membuat rumah otomatis jadi harta pribadi. Ini asumsi keliru. Jika dibeli saat menikah, atau renovasinya dibiayai bersama, rumah itu tetap dianggap harta bersama.

2. Tabungan atas nama salah satu pasangan

Nama rekening tidak menentukan kepemilikan hukum. Yang menentukan adalah sumber dan waktu perolehan dana.

3. Bisnis keluarga

Sengketa bisa muncul ketika salah satu merasa perannya lebih besar. Tapi hukum tetap melihat bisnis yang berkembang selama perkawinan sebagai harta bersama.

4. Kendaraan cicilan

Jika cicilan berlangsung selama perkawinan, maka kendaraan dianggap harta bersama, meskipun akad pembelian dibuat sebelum menikah.

Semua ini memperlihatkan mengapa perceraian tanpa perjanjian pranikah hampir selalu menyisakan perdebatan.

Apa Saja Strategi Penyelesaian Jika Terlanjur Cerai Tanpa Prenup?

Ada beberapa opsi yang bisa diambil agar konflik tidak semakin membesar.

1. Mediasi atau Negosiasi

Langkah paling disarankan. Proses ini memberikan ruang bagi mantan pasangan untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel daripada putusan pengadilan.

2. Perjanjian Perdamaian (Settlement Agreement)

Jika kedua pihak sepakat, ketentuan pembagian harta dapat dituangkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Gugatan Pembagian Harta Bersama (Harta Gono-Gini)

Jika negosiasi gagal, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama atau pengadilan negeri (tergantung agama).

4. Mengajukan Penetapan Harta Bawaan

Ini dilakukan untuk menegaskan aset yang sejak awal merupakan milik pribadi.

5. Audit Harta

Bila kompleks (misalnya melibatkan bisnis), pihak berperkara dapat menggunakan auditor independen untuk menentukan nilai dan kontribusi.

Setiap pilihan membawa konsekuensi biaya, waktu, dan pola hubungan mantan pasangan ke depan.

 

Mengapa Prenup Sebenarnya Bisa Mencegah Konflik Ini?

Prenup sering disalahpahami sebagai bentuk ketidakpercayaan dalam hubungan. Padahal dari sisi hukum, prenup adalah alat untuk:

• melindungi harta yang sudah dimiliki sebelum menikah,

• menghindari sengketa saat terjadi perceraian,

• memastikan transparansi,

• melindungi pihak yang tidak memiliki penghasilan tetapi berkontribusi domestik,

• memberikan kepastian bagi pengembangan bisnis.

Tanpa prenup, seluruh beban pembuktian harus dilakukan setelah konflik terjadi, ketika hubungan sudah memburuk.

Butuh konsultasi terkait harta bersama, sengketa perceraian, atau pembuatan perjanjian pranikah? Hubungi tim hukum kami untuk solusi yang aman, sistematis, dan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Click Disini