Master Legal Solution

Perjanjian nikah semakin sering dibicarakan, terutama oleh pasangan yang ingin mengatur urusan harta, tanggung jawab, dan kepastian hukum sebelum atau selama perkawinan. Namun, satu pertanyaan krusial yang kerap muncul adalah apakah perjanjian nikah harus didaftarkan agar sah dan mengikat secara hukum? Pertanyaan ini tidak sesederhana ya atau tidak. Banyak pasangan mengira bahwa cukup dengan menandatangani … Read more

Dalam praktik sehari-hari, istilah perjanjian nikah sering kali disederhanakan menjadi satu makna: pisah harta. Asumsi ini begitu mengakar sehingga tidak jarang pasangan yang sebenarnya membutuhkan pengaturan hukum tertentu justru menolak perjanjian nikah karena khawatir dianggap tidak percaya pada pasangannya. Padahal, secara hukum, perjanjian nikah tidak sama dengan pisah harta. Perjanjian nikah adalah instrumen hukum yang … Read more

Pertanyaan mengenai bolehkah menolak warisan karena utang pewaris sering muncul ketika ahli waris dihadapkan pada kondisi di mana harta peninggalan tidak hanya berupa aset, tetapi juga dibebani kewajiban finansial dalam jumlah yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, warisan yang seharusnya menjadi hak justru berpotensi berubah menjadi beban hukum dan ekonomi. Di masyarakat masih berkembang pemahaman … Read more

Dalam praktik hukum waris di Indonesia, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa warisan adalah sesuatu yang pasti diterima oleh ahli waris. Penolakan warisan kerap dipandang sebagai tindakan yang tidak lazim, bahkan dianggap tidak etis atau bertentangan dengan nilai kekeluargaan. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Dari sudut pandang hukum, penolakan warisan justru merupakan hak hukum yang … Read more

Ketika seseorang meninggal dunia, urusan yang ditinggalkan tidak hanya bersifat emosional dan keluarga, tetapi juga administratif dan hukum. Salah satu aspek yang paling sering menimbulkan kebingungan adalah pengambilan dana warisan yang tersimpan di bank. Banyak ahli waris berasumsi bahwa dana tersebut dapat langsung dicairkan hanya dengan membawa buku tabungan atau kartu ATM, padahal secara hukum … Read more

Banyak pelaku usaha baru menyadari bahwa PT miliknya berstatus tidak aktif ketika ingin mengurus perizinan, membuka rekening bank, atau menjalankan kembali kegiatan usaha. Padahal, PT yang tidak aktif belum tentu harus dibubarkan. Dalam kondisi tertentu, PT masih bisa diaktifkan kembali secara legal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artikel ini membahas apa itu PT tidak aktif, … Read more

Dunia hukum merek di Indonesia dikejutkan oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhir 2025. Brand outdoor premium asal Kanada, Arc’teryx, dinyatakan kalah dalam gugatan pembatalan merek melawan perusahaan asal Tiongkok, Perfect Supply Chain Co Limited. Kasus ini bukan sekadar sengketa dua raksasa, melainkan sebuah peringatan keras bahwa di Indonesia, reputasi global tidak otomatis menjadi … Read more

Dalam praktik menjalankan usaha di Indonesia, banyak pelaku usaha yang masih memandang klasifikasi usaha sebagai urusan administratif semata. Padahal, di balik satu kode angka yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat konsekuensi hukum, perizinan, hingga risiko kepatuhan yang tidak kecil. Di sinilah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memainkan peran yang sangat fundamental. Pada … Read more